DPMPTSP Kota Semarang Hadiri Konsultasi Publik AMDAL Rencana Pembangunan Semarang Marina

Kamis, 23 Juli 2026, perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang menghadiri Konsultasi Publik Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk rencana pembangunan Kompleks Semarang Marina. Kegiatan yang berlangsung di Balai Kelurahan Tawangsari tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyusunan kajian lingkungan, sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan terhadap rencana pengembangan kawasan di wilayah pesisir Kota Semarang.

Forum konsultasi publik diarahkan untuk menghimpun berbagai masukan, aspirasi, dan tanggapan dari masyarakat sekitar serta para pemangku kepentingan. Pelibatan publik menjadi langkah strategis agar aspek sosial dan lingkungan dapat dipertimbangkan sejak tahap awal perencanaan. Dengan adanya dialog secara terbuka, informasi mengenai rencana pembangunan dapat disampaikan secara lebih transparan, sementara masyarakat memperoleh kesempatan untuk menyampaikan kondisi maupun kekhawatiran yang perlu diperhatikan dalam proses penyusunan dokumen AMDAL.

Kehadiran DPMPTSP Kota Semarang dalam kegiatan tersebut turut menunjukkan peran pemerintah daerah dalam mengawal proses perizinan dan investasi secara terpadu. Pengembangan investasi tidak hanya diarahkan pada aspek pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus berjalan sesuai dengan ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Karena itu, koordinasi antarpemangku kepentingan menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap tahapan rencana pembangunan mempertimbangkan kepentingan masyarakat serta keberlanjutan kawasan yang terdampak.

Melalui konsultasi publik yang partisipatif dan terbuka, Pemerintah Kota Semarang terus mendorong terciptanya keseimbangan antara penguatan iklim investasi dan upaya menjaga kualitas lingkungan, khususnya di kawasan pesisir. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik sekaligus mendukung terciptanya tata kelola investasi yang transparan, responsif, dan berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang memberikan manfaat ekonomi tanpa mengabaikan aspek lingkungan dan kepentingan masyarakat.