Dasar Hukum

I - Undang Undang
1 - Undang - Undang Cipta Kerja No 11 Ragun 2020
2 - Undang-undang (UU) Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
3 - Undang - Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

II - Peraturan Pemerintah
1 - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
2 - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
3 - Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
4 - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil
5 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha
6 - Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah
7 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
8 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
9 - Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun
10 - Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
11 - Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek
12 - Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
13 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol
14 - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah
15 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
16 - Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar
17 - Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
18 - Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
19 - Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
20 - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif Di Bidang Kehutanan
21 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
22 - Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian
23 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan
24 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
25 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan
26 - Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
27 - Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran
28 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan
29 - Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian
30 - Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
31 - Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja
32 - Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
33 - Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
34 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah
35 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
36 - Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
37 - Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
38 - Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional
39 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah
40 - Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
41 - Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial
42 - Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran
43 - Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan
44 - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
45 - Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Yang Melibatkan Lembaga Pengelola Investasi dan/atau Entitas
46 - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

III - Peraturan Presiden
1 - Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan
2 - Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
3 - Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kerja Sama Antara Pemerintah Pusat dengan Badan Usaha Milik Negara Dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar
4 - Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Baca berikutnya
5 - Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara

IV - Peraturan Menteri Investasi /BKPM
1 - Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
2 - Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal
3 - Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

V - SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang
1 - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Kota Semarang Nomor 79 Tahun 2022 Standar Operasional Prosedur Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2022
2 - Standar Operasional Prosedur Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Kota Semarang
3 - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Kota Semarang Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Kota Semarang
4 - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Kota Semarang Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Layanan Konsultasi dan Penanganan Pengaduan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang
5 - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Konsultasi Pelanggan
6 - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Kota Semarang 186.1/022.1/XI/2023 Tentang Pengendalian Dokumen Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)
7 - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Kota Semarang 186.2/022.1/XI/2023 Tentang Pengendalian Catatan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)
8 - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Kota Semarang 186.3/022.2/XI/2023 Tentang Pengelolaan Asset Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)
9 - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Kota Semarang 186.4/022.2/XI/2023 Tentang Tamu Lingkungan Data Center
10 - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Kota Semarang 186.5/022.2/XI/2023 Tentang Pengelolaan Data Center
11 - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Kota Semarang 186.6/022.2/XI/2023 Tentang Pengembangan dan Rilis Aplikasi Sistem Izin Investasi Mudah Terpadu (SIIMUT)
12 - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Kota Semarang 186.7/022.2/XI/2023 Tentang Perencanaan Kapasitas Data Center
13 - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Kota Semarang 186.8/022.2/XI/2023 Tentang Running Test Sistem izin Investasi Mudah Terpadu (SIIMUT)
14 - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Kota Semarang 186.9/022.2/XI/2023 Tentang Pengelolaan Pihak Ketiga Sistem izin Investasi Mudah Terpadu (SIIMUT)
15 - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Kota Semarang 186.10/022.2/XI/2023 Tentang Pengelolaan Akses Sistem izin Investasi Mudah Terpadu (SIIMUT)
16 - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Kota Semarang 186.11/022.2/XI/2023 Tentang Pemeliharaan Jaringan Sistem Manajemen Keamanan Informasi
17 - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Kota Semarang 186.12/022.2/XI/2023 Tentang Backup dan Restore Sistem Izin Investasi Mudah Terpadu (SIIMUT)
18 - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Kota Semarang 186.13/022.2/XI/2023 Tentang Pengelolaan Perubahan Sistem Izin Investasi Mudah Terpadu (SIIMUT)
19 - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Kota Semarang 186.14/022.2/XI/2023 Tentang Pengelolaan Insiden Sistem Izin Investasi Mudah Terpadu (SIIMUT)
20 - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Kota Semarang 186.15/022.2/XI/2023 Tentang Konfigurasi Sistem Izin Investasi Mudah Terpadu (SIIMUT)

VI - Peraturan Daerah Kota Semarang
1 - Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026
2 - Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peratur
3 - Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 09 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal di Kota Semarang

VII - Peraturan Walikota Semarang
1 - Peraturan Walikota Semarang Nomor 109 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang
2 - Peraturan Walikota nomor 43 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomer 88 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggara Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas DPMPTSP Kota Semarang
3 - Peraturan Walikota Semarang Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik Kota Semarang
4 - Rencana Umum Penanaman Modal Kota Semarang tahun 2013-2025

VIII - Peraturan Menteri PAN-RB
1 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546)
2 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525)

IX - Peraturan Menteri Dalam Negeri
1 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539)

X -
1 - PP Nomor 6 Tahun 2021
2 - Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha
3 - Permenkop UKM Nomor 11 Tahun 2018

XI - Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
1 - Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi

XII - Keputusan Menteri
1 - Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 49 Tahun 2021 Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi

XIII - Perjanjian Kepala Dinas
1 - Perjanjian Kinerja DPMPTSP Tahun 2023
2 - Perjanjian Kinerja Perubahan DPMPTSP Tahun 2023

XIV - Renja
1 - Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2023
2 - Rencana Kerja Perubahan DPMPTSP Tahun 2023

XV - Laporan
1 - Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPMPTSP Tahun 2023

XVI - Peraturan Ombudsman RI
1 - Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan